Jakarta (ANTARA) – Sikap pemerintah Vietnam terkait masalah Laut China Selatan (LCS) dari tahun ke tahun tak berubah sedikitpun. Negara anggota ASEAN ini tetap konsisten dengan hukum internasional khususnya konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan keputusan Mahkamah Arbitrase (PCA) di Den Haag (Belanda) pada 12/07/2016.
Wakil tetap Vietnam untuk PBB menyampaikan nota Sekjen PBB pada 30 Maret 2020 yang berisi pernyataan sikap tersebut. Dalam nota itu Vietnam juga menyampaikan protes terhadap klaim China yang dipandang melanggar kedaulatan Vietnam, hak – hak berdaulat dan jurisdiksi di Laut Timur, sebuah Kawasan yang masuk negara itu menunjuk LCS. Bukti – bukti sejarah dan landasan hukum klaim Vietnam atas kepulauan Hoang sa (paracel) dan Kepulauan Truong Sa (Spratly) sesuai dengan hukum internasional.
Tak hanya China dan Vietnam beserta negara – negara anggota ASEAN tetapi juga negara – negara yang berada di luar wilayah memandang LCS memiliki nilai strategis dan merupakan Kawasan perairan paling sibuk di dunia, serta mempunyai nilai komersial.
