Jakarta, CNN Indonesia -- Junta militer Myanmar membela diri setelah dikritik sejumlah menlu Asia Tenggara karena dianggap tak mematuhi lima konsensus dalam KTT ASEAN untuk memulihkan demokrasi di negaranya.

Dalam pertemuan dengan ASEAN dan China pada Senin (7/6), Menteri Luar Negeri Myanmar versi junta, Wunna Maung Lwin, mengatakan bahwa cara terbaik untuk memulihkan demokrasi adalah dengan menjalankan lima janji yang mereka rilis tak lama setelah kudeta.

"Menteri memberi tahu pertemuan itu bahwa satu-satunya cara untuk memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni adalah melalui lima poin program masa depan yang dideklarasikan pada Februari," demikian pernyataan kantor berita junta Myanmar, Global New Light of Myanmar (GNLM), Selasa (8/6).