REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengubah strategi dalam penanganan pandemik Covid-19. Malaysia memutuskan tidak ada lagi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) secara menyeluruh di seluruh negara bagian namun dilakukan pada sasaran tertentu.

"Pemerintah akan melaksanakan strategi pengawalan penularan Covid-19 secara lebih bersasar dengan bersandarkan sains dan data untuk mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi negara," ujar Perdana Menteri Muhyiddin Yasin pada pidato khusus Program Strategik Memperdayakan Rakyat
dan Ekonomi senilai 20 miliar ringgit Malaysia, di Putrajaya, Rabu (17/3).

Muhyiddin mengatakan perubahan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan yang telah berlangsung. "Sebaliknya kawalan pergerakan hanya dilaksanakan mengikut lokasi dan tertumpu kepada klaster terkait saja," katanya.