KBRN, Jakarta : Kiprah Indonesia baik di kawasan maupun dunia internasional terkait menjaga perdamaian dan keamanan, tentunya telah diakui secara global. Seperti dengan berkali-kali terpilih sebagai anggota di Dewan Keamanan maupun Dewan HAM PBB.
Isu kemanusiaan menjadi bagian terpenting bagi Indonesia dalam menyuarakan perdamaian dan keamanan dunia. Pekan ini Indonesiapun menginisiasi menyelenggarakan “Konferensi Kemanusiaan Kawasan”, untuk pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara, pada 8-9 Agustus di Jakarta.
Direktur jenderal Multilateral kementeriaan luar negeri RI, Febrian Ruddyard, mengatakan, konferensi tersebut diharapkan bisa menjadi “platform” bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, untuk memiliki kesamaan pandangan terkait penanganan isu kemanusiaan.
“Kita membentuk suatu kesamaan pandang diantara NGO kemanusiaan dan jg badan pemerintahan. Ada “gap” dibidang kapasitas sebetulnya diberbagai negara. Akan lebih baik apabila kita bisa memiliki suatu kesamaan yang sama, baik mengenai teknik-teknik bagaimana menyampaikan bantuan kemanusiaan dan juga networking yang sudah terbentuk di dalam kawasan Asia Tenggara. Ini akan mempermudah kerja dari teman-teman dan badan-badan yang nantinya akan saling membantu dalam operasi kemanusiaan,” ujar Febrian Ruddyard ketika menggelar jumpa wartawan, Selasa (6/8/2019).
Febrian menjelaskan, bagi Indonesia tujuan utama dari penyelenggaraan konferensi kemanusiaan itu, juga agar tercapai SOP serta pembentukan badan maupun organisasi kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.
“Nah, kalau betul bisa kita bentuk ini akan menjadi suatu outcome yang luarbiasa dari Indonesia. Kalau kita bisa bentuk mekanisme regional dalam rangka kerjasama penanganan bencana, ini mungkin bisa kita coba selama kita di Dewan Keamanan kita sinergikan mendorong bagaimana regional itu berfungsi sebagai first responder apabila terjadi konflik ataupun bencana,” tambahnya.
Sementara, “Konferensi Kemanusiaan Kawasan” pada 8-9 Agustus 2019 di Jakarta akan dihadiri oleh 18 negara. Diantaranya, 10 negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, hingga Selandia Baru. Sedangkan, selama dua hari penyelenggaraannya para peserta konferensi yang terdiri atas perwakilan LSM kemanusiaan hingga pemerintah itu, akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi serta mendapatkan pemaparan dari perwakilan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UN-OCHA), akademisi dan think-thank masalah kemanusiaan.
Menurut Febrian Ruddyard, penyelenggaraan “Konferensi Kemanusiaan Kawasan” sendiri bukanlah menjadi “ajang” bagi Indonesia, menunjukkan kepada negara-negara sahabat bahwa pantas untuk dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 mendatang.
