tirto.id - Sesaat setelah kudeta militer terjadi di Myanmar pada bulan Februari 2021, perhatian publik Indonesia dan negeri-negeri Asia Tenggara lain terarah pada organisasi regional yang menghimpun negeri-negeri di bawah angin itu—istilah yang dikemukakan sejarawan Anthony Reid dalam anak judul jilid pertama dari bukunya, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450–1680 (2014).

Organisasi itu, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations), akhirnya mengadakan pertemuan ad hoc di Jakarta pada April 2021 yang dihadiri pula oleh pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Namun, pertemuan formal ini pada akhirnya tidak menghasilkan komitmen riil dan tata tenteram belum kembali di Myanmar hingga hari ini (Juli 2021).

Pada masa yang penting seperti ini, kita mungkin perlu mengunjungi kembali awal mula dan arti penting dari organisasi regional Asia Tenggara tersebut dan usaha diplomasi yang mengitarinya. Seperti pertemuan formal dan penuh protokoler yang dilakukan ASEAN belakangan, pengisahan sejarah organisasi itu dalam sumber-sumber yang dapat dikonsumsi oleh publik awam—utamanya di sekolah—berisi sekedar statuta formal, visi, misi, dan daftar anggota. Padahal, di balik sejarah formal itu, tersimpan satu aspek unik yang mungkin menjadi penentu keberhasilan ASEAN untuk bertahan dalam dekade-dekade penuh gejolak hingga kini.

Selengkapnya Tirto