Liputan6.com, Naypyidaw - Junta militer Myanmar yang berkuasa, yang menghadapi protes nasional terhadap kudeta yang menghapus pemerintahan terpilih tiga bulan lalu, telah mengatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui kunjungan utusan ASEAN sampai dapat membangun stabilitas.

Pernyataan itu mendorong kekhawatiran bahwa junta justru akan melakukan kekerasan yang lebih mematikan terhadap demonstran dan etnis minoritas.

Para pemimpin negara-negara dalam Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai konsensus pada lima poin pada pertemuan puncak krisis Myanmar bulan lalu, yang dihadiri oleh arsitek kudeta 1 Februari, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Ini termasuk mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya, memungkinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan oleh utusan khusus ASEAN.

Selengkapnya Liputan6