REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti perpajakan dari DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji menilai insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran. Tujuannya agar ekonomi domestik dapat pulih lebih cepat.

Menurut Bawono, masyarakat dan dunia usaha khususnya korporasi, membutuhkan insentif yang berbeda dalam setiap fase pemulihan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali jenis insentif, kriteria yang dapat dimanfaatkan, durasi insentif, dampak dan efektivitas, serta administrasinya.

"Pemberian insentif tidak bisa bersifat permanen dan disamakan dalam waktu lima tahun mendatang,” ujar Bawono dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/8). Selain itu, insentif fiskal juga dapat dioptimalkan menarik investasi, apalagi di masa pandemi. Vietnam, misalnya, memberikan insentif perpajakan yang sangat agresif.

Begitu pula dengan negara di Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Filipina. Banyak negara berlomba-lomba memberikan insentif fiskal sebagai pemanis untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya.