Jakarta, IDN Times - Ketua dan Pendiri Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengaku prihatin dengan peristiwa politik yang terjadi di Myanmar beberapa pekan lalu. Dino mengatakan penahanan Daw Aung San Suu Kyi dan sekutu politiknya sebagai kemunduran yang pasti, dalam konsolidasi demokrasi Myanmar yang sudah sulit dalam beberapa tahun terakhir.

“Pengambilalihan militer dan pemberlakuan keadaan darurat selama satu tahun tidak memiliki dasar hukum, politik dan moral yang kredibel dan memang menciptakan preseden buruk lainnya bagi proses pembangunan bangsa Myanmar,” kata pemimpin asosiasi kebijakan luar negeri terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara tersebut kepada IDN Times, Selasa, 2 Februari 2021.

1. Kudeta bertentangan dengan Piagam ASEAN

Dino menilai peristiwa politik di Myanmar baru-baru ini merupakan anomali serius di ASEAN saat ini. Dia bahkan menyebut pengambilalihan militer di Myanmar bertentangan dengan Piagam ASEAN.

Piagam ASEAN menyatakan “rakyat dan negara anggota ASEAN untuk hidup dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis”, dan bertujuan “untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan supremasi hukum, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental”.

Selengkapnya IDNTimes