REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK — Kelompok-kelompok hak asasi manusia mendesak para pemimpin negara-negara Asia Tenggara untuk secara serius menangani penyelesaian krisis Rohingya pada Rabu (19/6). Secara khusus hal itu dinilai perlu untuk dirundingkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan digelar pada akhir pekan ini di Ibu Kota Bangkok, Thailand.
Dalam laporan yang diberikan kelompok hak asasi manusia tersebut, para pemimpin ASEAN diminta melakukan langkah yang nyata mengenai upaya Pemerintah Myanmar bagi warga Rohingya yang harus melarikan diri ke Bangladesh akibat konflik di wilayah tempat tinggal mereka di Rakhine. Setidaknya 740 ribu warga Rohingya pergi meninggalkan rumah mereka akibat operasi militer yang dilakukan pada Agustus 2017.
Warga Rohingya telah mengalami kondisi tragis dengan operasi militer Burma yang brutal. Tak sedikit dari mereka yang mengalami pemerkosaan, hingga pembunuhan massal, dan desa-desa tempat tinggal etnis minoritas Myanmar tersebut dihancurkan secara besar-besaran.
Seiring desakan internasional, Pemerintah Myanmar telah diminta untuk membuat kesepakatan dengan Bangladesh guna memulangkan warga Rohingya yang telah menjadi pengungsi. Namun, kesepakatan itu terhenti karena hampir seluruh warga Rohingya yang menolak kembali ke negara asal mereka karena kekhawatiran keamanan, serta hak-hak yang tak dipenuhi seperti pemberian kewarganegaraan atau hanya mencakup hak-hak dasar kemanusiaan.
“ASEAN perlu berhenti menutup mata terhadap kekejaman Burma terhadap Rohingya,” ujar Eva Sundari, yang menjabat sebagai anggota dewan dalam parlemen ASEAN di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dari Indonesia, dilansir Asian Correspondent, Kamis (20/6).
